Wali Kota Sukabumi Tekankan Evaluasi Bukan Sekadar Formalitas - Percepat Kinerja Pembangunan
Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menegaskan pentingnya percepatan kinerja dan peningkatan integritas dalam pelaksanaan serta evaluasi pembangunan daerah, guna memastikan tercapainya target prioritas nasional dan optimalisasi penerimaan daerah menjelang akhir tahun anggaran.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah, yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi, yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, Andang Tjahjandi, serta seluruh kepala perangkat daerah, di Ruang Pertemuan Bappeda, Senin (13/10).
"Kita memiliki sisa waktu dua setengah bulan. Ini momentum untuk bergerak cepat. Jangan hanya melihat capaian ke belakang, tetapi fokus pada apa yang bisa kita percepat untuk mewujudkan 10 program strategis nasional," ujar Ayep seperti dilansir dari situs resmi pemkotsukabumi.
Lebih lanjut, Ayep menekankan bahwa evaluasi tidak boleh sekadar menjadi kegiatan administratif atau laporan seremonial, melainkan harus menjadi alat untuk mengakselerasi pembangunan dan pembenahan tata kelola. Ia juga mendorong perangkat daerah untuk terus memacu realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)."Target PAD kita sebelumnya Rp130 miliar. Saya yakin bisa ditingkatkan menjadi Rp140 miliar. Fokuskan energi ke sana," tegasnya.
Selain itu, Ayep turut menyoroti pentingnya penyelesaian tindak lanjut hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), khususnya yang telah masuk ke kas daerah agar segera direalisasikan dalam bentuk program nyata."Pemerintahan harus hadir dengan kerja keras, kejujuran, dan transparansi. Kinerja tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Perlu sinergi seluruh perangkat daerah agar program pusat bisa direspons dengan baik di daerah," ucapnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi, Hasan Asari, menjelaskan, bahwa proses evaluasi kinerja menggunakan sistem terintegrasi bernama Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi Kinerja (SIPEKA). Melalui sistem ini, capaian tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diukur berdasarkan pagu anggaran APBD murni."Hasil evaluasi ditampilkan dalam bentuk visual warna, mulai dari hijau, biru, kuning, hingga merah, untuk menandakan tingkat ketercapaian, dari sangat tinggi sampai sangat rendah," terang Hasan.
Ia juga mengakui, bahwa masih terdapat beberapa perangkat daerah dengan capaian kinerja berwarna merah, terutama pada triwulan ketiga. Namun demikian, perbandingan antara serapan anggaran dan capaian kinerja menunjukkan bahwa ada beberapa OPD dengan serapan tinggi, tetapi capaian belum maksimal karena keterbatasan bukti output (evidence).
Senada, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda, Asep Supriadi, menuturkan bahwa proses evaluasi dilakukan secara menyeluruh, mulai dari perencanaan hingga implementasi. Ia juga menyampaikan, bahwa kegiatan evaluasi ini menjadi tindak lanjut atas regulasi terbaru, antara lain Permendagri Nomor 5 Tahun 2025, tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Surat Edaran Bersama Mendagri dan Menkeu tentang penguatan fungsi kepala daerah. Asep menjelaskn, kepala daerah wajib melaporkan capaian program strategis nasional setiap 16 hari. Ada 10 program strategis nasional yang menjadi tolok ukur tahunan, termasuk pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, layanan kesehatan, hingga pertumbuhan ekonomi.
"Evaluasi ini juga menjadi dasar pemberian insentif fiskal bagi pemerintah daerah. Selain penghargaan, terdapat sanksi apabila daerah tidak mendukung pelaksanaan program strategis nasional tersebut," pungkasnya.
